Indonesia:
Bubarkan Parlemen! Update tentang Gelombang Pemberontakan di Indonesia
Gelombang pemberontakan kali ini, dari akhir Agustus 2025, disebabkan oleh akumulasi kemarahan akibat berbagai persoalan ekonomi-politik. Tidak ada isu tunggal. Semuanya memanas dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan besar-besaran di seluruh daerah, akibat defisit anggaran pemerintah. Di saat bersamaan, anggota parlemen mendapatkan kenaikan upah hingga lebih dari 10x lipat. Semua diperburuk dengan ucapan para pejabat yang kerap berkata seenaknya. Misalnya, Bupati Pati berkata bahwa pajak tidak akan turun, bahkan meski ada aksi massa 50 ribu orang. Pati jadi kota pertama yang meledak dengan kehadiran sekitar 100.000 orang pada 10 Agustus 2025. Protes menolak kenaikan pajak menjalar ke Bone, lalu ke kota lain. Dalam demonstrasi di Jakarta, seorang pekerja transportasi online tewas terlindas kendaraan polisi. Keesokan harinya demonstrasi merebak di banyak kota hingga hari ini saat kami menyusun update. Setidaknya 10 warga sipil tewas, empat rumah pejabat dijarah dan setengah lusin kantor DPR terbakar atau dibumihanguskan. Kami yakin pemberontakan ini akan meredup, tapi kemarahan rakyat tidak.
Ada terlalu banyak organisasi, jaringan dan kelompok yang menyusun tuntutan. Bahkan di tiap kota mengajukan tuntutan yang berbeda-beda. Ada dua tuntutan revolusioner, yang pertama dari Perserikatan Sosialis (PS), dan satu lagi ada jaringan longgar, informal, dan terdesentralisasi yang menerbitkan Maklumat Revolusi Federalisme Indonesia 2025 yang merupakan seruan untuk pembubaran negara kesatuan dan sistem DPR lalu menggantikannya dengan Konfederalisme Demokratik dari ribuan dewan rakyat untuk penerapan demokrasi langsung. Kaum liberal progresif menyerukan seruan yang lebih reformis dengan tuntutan 17+8. Dan kaum anarkis insureksioner, individualis dan pasca-kiri fokus menyerang dan terlibat bentrok jalanan untuk menyerukan kehancuran negara dan peradaban tetapi tanpa pusing memikirkan platform atau program. Tidak ada front persatuan, tetapi kami menghindari sektarianisme ideologis yang berlebihan.
Meski tidak terdapat isu tunggal, wacana yang secara serempak berpusat pada tiga isu, yaitu kenaikan pajak, kekerasan polisi, dan terutama pembubaran DPR. Perhimpunan Merdeka belum membuat posisi apapun tetapi terlibat dalam setiap demonstrasi di kota masing-masing dan memanfaatkannya untuk memperluas jaringan. Kami memanggil solidaritas dari gerakan rakyat global untuk dapat mendukung perjuangan kami di Indonesia melalui keragaman taktik dan metode.
Panjang umur revolusi!
Perhimpunan Merdeka
English:
Abolish Parliament! Update on the Wave of Rebellion in Indonesia
This wave of rebellion, starting in late August 2025, was caused by the accumulation of anger over various political and economic issues. There was no single issue. Everything escalated with a massive increase in house taxes across the region, due to the government’s budget deficit. At the same time, members of parliament received a tenfold increase in wages. This was exacerbated by officials’ often arbitrary statements. For example, the Regent of Pati said that taxes would not be reduced, even if a mass demonstration of 50,000 people took place. Pati was the first city to explode with a turnout of around 100,000 people on August 10, 2025. Protests against the tax increase spread to Bone, then to other cities. During a demonstration in Jakarta, an online transportation worker was killed after being run over by a police vehicle. The following day, demonstrations spread to many cities, and they continue to this day as we publish the update. At least ten civilians were killed, several officials’ homes were looted, and half a dozen House of Representative offices were partially burned or burned to the ground. We were confident this rebellion would subside, but the public’s anger did not.
There are too many organizations, networks, and groups formulating demands. Even each city has its own unique demands. There are two revolutionary demands: the first from the Perserikatan Sosialis (PS), and the other, a loose, informal, and decentralized network that issued the Declaration of the Indonesian Federalist Revolution 2025, which calls for the dissolution of the unitary state and the DPR system and its replacement with a Democratic Confederalism of thousands of people’s councils for the implementation of direct democracy. Progressive liberals call for a more reformist call, the 17+8 demand. Insurrectionary anarchists, individualists, and post-leftists focus on attacks and street clashes, calling for the destruction of the state and civilization, but without bothering with a platform or program. There is no united front, but we avoid excessive ideological sectarianism.
While there’s no single issue, the discourse simultaneously centers on three: tax increases, police violence, and, most importantly, the dissolution of the House of Representatives. Perhimpunan Merdeka hasn’t yet taken a position, but it’s participating in every demonstration in its respective cities and using it to expand its network. We are calling for the global people’s movements solidarity to support our struggle in Indonesia through a variety of tactics and methods.
Long live the revolution!
Perhimpunan Merdeka